PPID Temanggung Naik Peringkat 5 Se-Jateng

Selasa, 01 Maret 2016 - 15:06:43 WIB

Temanggung, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menghadiri undangan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada (25/02/2016). Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Peran PPID Kabupaten/Kota Dalam tata Kelola Informasi Pemerintah" yang dilaksanakan di Aula Komplek Kabupaten Batang.
 
 
Peserta yang hadir dalam undangan sosialisasi terdiri dari 64 peserta  yang berasal dari PPID dan Kepala Pemerintah Desa Kabupaten se Jawa Tengah. Perwakilan PPID Temanggung di hadiri oleh pengelola kegiatan PPID dari Bidang Kominfo Kepala Seksi SKDI Agus Susatyo, M.Pd.
 
 
Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Jawa Tengah dan Anggota Komisi Informasi Jawa Tengah menyampaikan, tentang evaluasi PPID yang aktif dalam menyedikan informasi publik kepada masyarakat salah satunya Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mana sebelumnya berada di peringkat 8 sekarang menjadi peringkat 5.
 
 
 
Diharapkan Pemerintah Desa harus terbuka karena Pemerintah Desa merupakan Badan Publik, dengan demikian masyarakat dapat mengetahui segala hal-hal tentang apa saja yang telah di bangun Pemerintah Desa dan masyarakat dapat memantaunya secara langsung, serta peran aktif PPID dalam mengelola Informasi Publik yang ada di Desa sehingga dapat disimpan, dikelola, dikirim, dan mempublikasikannya sesuai aturan yang telah di sepakati PPID tentang informasi secara berkala, informasi, setiap saat, informasi serta merta,dan informasi dikecualikan.
 
UU Desa juga mengamanatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat desa yang sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yaitu memperoleh Informasi Publik adalah hak setiap individu yang dijamin oleh negara (Pasal 4 Ayat (1).
 
Adanya keterbukaan informasi bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, dalam Pasal 27 yang mewajibkan Kepala Desa untuk pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.
 
Kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan keempat, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
 
Sejalan dengan amanat UU KIP, Pemerintah Desa sebagai Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan Informasi Publik (Pasal 11 ayat (1) huruf (a). Keterbukaan Informasi Publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaran Pemerintahan Desa.
 
Dalam Pasal 52 disebutkan bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 
Keterbukaan informasi bagi masyarakat merupakan suatu langkah efektif mewujudkan Pemerintahan Desa yang bebas korupsi dan akuntabel. Serta dibutuhkan komitmen Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya kepada masyarakat agar perwujudan Pemerintahan Desa yang akuntabel tidak bertepuk sebelah tangan.
 
Dengan demikian program dari Komisi Informasi Jawa Tengah untuk mendorong terbentuknya PPID pada Pemerintah Desa dan mensinergikan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota akan tercapai. (Kmf-Aw)








Setiap Saat

GET MORE INFO

Serta Merta

GET MORE INFO

Dikecualikan

GET MORE INFO

Berita Terbaru


Informasi Serta Merta




PPID Temanggung

Alur Permohonan Informasi Publik

Silahkan download dan isi formulir permohonan Informasi Publik